Menyelamatkan Aset-Aset NU

Penulis: Syihab-Tulisan 2012

SELAMAT DAN LEPAS: Akbid NU Tuban di Jalan Diponogoro

Gedung MI ini dulu berada di bawah naungan ma'arif.

Sejumlah aset NU beralih tangan ke pihak lain. Mengapa hal itu bisa terjadi? Apa yang musti dilakukan warga NU untuk mencegahnya? Apa dampak yang bakal terjadi bila pengambilalihan itu masih terus berlanjut?

Pernahkah Anda berjalan di jalur pantura, tepatnya di Desa Panyuran, Kecamatan Palang? Jika belum pernah coba sekali-kali Anda lakukan dan tengoklah ke sebelah utara jalan. Di jantung Desa Panyuran itu berdiri dengan kokoh sebuah lembaga pendidikan, mulai dari TK Aisyiyah Bustanul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah dan juga Balai Kesehatannya. Namun siapa sangkah kalau itu dulunya merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma’arif NU.

Dan di kota, telusurilah Jalan Sunan Kalijaga dan coba cari Yayasan Al-Fajri. Dulu itu merupakan sebuah yayasan yang dikelolah oleh warga NU. Pengurus NU Kota dan Banomnya; Muslimat, Fatayat, dan Ansor pada saat peletakkan batu pertama hadir turut merayakannya. Beberapa kegiatan besar tahunan selalu melibatkan peran serta Muslimat dan Fatayat. Tapi sekarang siapakah yang mengelolah dan memegang semua lembaga yang ada di bawah yayasan tersebut? Mereka bukanlah bagian dari warga NU, dan jelas-jelas berbeda ideologi.

Setelah itu, sedikit lebih jauh, pergilah ke Kecamatan Widang, tepatnya di Desa Kedungharjo. Di sana ada lembaga pendidikan Pondok Pesantren Salafiyah yang menaungi PAUD, TK Muslimat, MI Salafiyah, MTs Salafiyah, dan SMKN 2 Tuban kelas jauh. Awalnya semua lembaga itu dikelolah oleh warga NU dan juga MWC NU Widang. Namun sekarang terjadi konflik perebutan dengan pihak lain. Terjadilah konflik berkepanjangan yang sampai hari ini belum terselesaikan. Masing-masing pihak bersikeras untuk memiliki dan mengelola lembaga-lembaga tersebut.

Itulah contoh nyata bagaimana rawannya aset-aset yang dimiliki oleh warga NU sewaktu-waktu bisa hilang ditelan arus merebaknya golongan lain mencari kelengahan warga NU. “Tidak sedikit yang sudah beralih nama dan bersertifikat atas nama mereka, dan bukan lagi miliki warga NU,” kata Nur Chamid, ketua LWPNU PCNU Tuban resah.

Mereka tidak segan-segan masuk menyusup secara ke dalam lembaga milik warga NU. Lalu kemudian berpura-pura mengabdi secara ikhlas dan penuh tanggung jawab. Namun ketika masanya sudah tiba, ia diberi wewenang penuh untuk mengelola lembaga tersebut, maka kesempatan itu pun dimanfaatkan sebaik-baiknya. Berlahan namun pasti legalitas kepemilikan tanah atau bangunan diubah nama, atau jika belum disertifikatkan akan diatasnamakan dirinya tanpa mengadakan diskusi dengan pihak terkait. Jika sudah dalam posisi tersebut mereka pun siap “perang gerilya” dengan bantuan dari rekan-rekannya di daerah lain, bahkan dari pusat. Dan ketika sudah dalam posisi berhadap-hadapan face to face kebanyakan warga NU kalah, gigit jari penuh penyesalan meratapi sebuah kekalahan yang tragis.

“Kebanyakan kasus-kasus yang ada di Tuban seperti itu, dan itu juga berlaku di semua tingkatan dan lapisan masyarakat,” kata Ketua PCNU Tuban KH Ahmad Mundzir, saat sharring tentang aset-aset NU di PW NU Jawa Timur beberapa waktu lalu.

Contoh pertempuran sengit memperebutkan aset-aset NU dengan pihak garis keras yang paling spektakuler dan aktual adalah kasus Widang. Sampai hari ini “pertempuran” belum usai. Kedua pihak masih siaga satu untuk melanjutkan pertempuran yang lebih sengit. “Kami pun berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan bahwa warga NU siap untuk menang, tidak boleh kalah,” tegas Suwandi, salah satu staf edukatif Salafiyah Widang yang juga anggota PAC Ansor Widang.

Yang menjadi kekhawatiran Suwandi bukan karena aset itu sendiri yang harus diselamatkan, yang bangunannya sudah berdiri kokoh dan memiliki banyak anak didik, namun lebih pada harga diri dan martabat warga NU secara umum dan pengurus NU secara khusus. Jika dalam kasus tersebut pihak garis keras memenangkan perebutan maka hancurlah kekuatan NU dan hancur pula harga dirinya. Sehingga  akan menjadi bukti bahwa warga NU adalah warga yang kurang cerdas dan selalu ketinggalan zaman. “Padahal mereka hanya bertiga, dan warga NU banyak. Bahkan semua warga desa Kedungharjo berharap kepemilikan aset tersebut tetap menjadi milik NU,” tambah Suwandi.

Namun, setelah ditelusuri ternyata aset-aset tersebut belum memiliki legalitas resmi atas nama NU dan itu dimanfaatkan oleh mereka. 

Hal yang sama juga terjadi pada kasus Kerek, ada perebutan aset tanah antara nadhir (penerima wakaf) dan ahli waris. Awalnya tidak terjadi apa-apa dengan aset tersebut, semua berjalan dengan lancar dan seolah tidak akan pernah mencuat ke permukaan. Tanah dan bangunan tersebut diwakafkan atas nama NU. Tapi lagi-lagi tanpa legalitas yang jelas. Namun saat sang wakif sakit keras ahli waris menuntut balik dan minta semua aset tersebut dikembalikan kepada mereka. Seperti puncak gunung es yang mencair secara berlahan permasalah tersebut menjadi rumit. Perang pun terjadi, antara Nadhir dengan ahli waris.

Pengurus NU pun tidak tinggal diam, mereka siaga menghadapi para “perebut” itu secara jantan. Melibatkan berbagai pihak, dari kepolisian sampai ke pengacara. “Dan setelah menghabiskan dana sekitar tujuh juta kemenangan pun ada di pihak NU,” kata Nur Chamid.

Begitulah warga NU. Tidak akan tersentak untuk memperbaiki apa yang perlu ditata secara profesional sebelum terjadi benturan yang sangat keras menusuk harga diri organisasi dan masyarakat nahdliyin. Dikatannya, harus diakui bahwa secara administratif warga NU kalah dengan yang lainnya, yang notabenenya bertujuan menghabisi peran-peran penganut aliran ahlussunnah wal jamaah untuk mengajarkan faham tersebut. Dan sasarannya adalah tanah dan bangunan.

Sebagai pengurus NU yang bertugas untuk mengamankan tanah-tanah dan perwakafan di lingkungan warga NU LWPNU sudah melakukan kegiatan yang bertujuan untuk menyelamatakan aset-aset tersebut. Selama dua periode kepemimpinan PCNU Tuban LWPNU melakukan sosialisasi ke seluruh kecamatan. Mengimbau semua MWC NU agar membentuk nadhir, pihak yang menerima wakaf dari wakif (orang yang mewakafkan tanah atau bangunan).

“Sosialisasi kami tentang pentingnya legalitas kepemilikan tanah maupun bangunan atas nama lembaga agar tidak terjadi cekcok dikemudian hari, seperti kasus-kasus yang sudah terjadi,” tambah Nur Chamid.

Namun selama dua periode itu mayoritas warga NU belum tersetak untuk memperbaiki aset-aset tersebut menjadi miliki NU, dalam arti memiliki legalitas secara formal atas nama Nahdlatul Ulama. Hanya sedikit saja mereka yang sadar akan pentingnya legalitas tanah dan bangunan. Misalnya MWC NU Tuban kota yang sudah mewakafkan atas nama NU kurang lebih 25 bangunan berupa masjid dan musholla. Disusul dengan Grabagan sekitar ada 5 bangunan dan tanah.

“Kami salut dengan Grabagan, sebagai MWC NU yang paling muda mereka sudah memahami pentingnya penyelamatan aset-aset NU sejak dini,” puji Nur Chamid.

Dari semua kasus yang terjadi, di mana berdampak pada hilangnya aset-aset NU dan beralih tangan ke “orang lain”, siapakah yang patut disalahkan? Tentu tidak perlu ada yang disalahkan. Namun harus ada tindakan nyata dari warga NU yang bersinergi dengan pengurus NU di semua tingkatan. Jangan sampai ada lagi kasus “pencurian” aset warga NU di kabupaten Tuban.

Hari ini mungkin warga NU masih bisa bangga dengan jumlah musholla dan masjid-masjid desa yang sebagian besar menyatakan dirinya milik NU (tentu saja tanpa legalitas). Akan tetapi di 20 tahun yang akan datang, jika mental, kinerja dan cara berpikir warga NU masih seperti ini jangan berharap ke depan NU masih bisa mengklaim sebagai warga terbesar di Indonesia. (syihab)

Read More

Memotret Geliat Kebangkitan Kembali L.P. Ma’arif NU Tuban

Menjahit Kembali Kain Robek

Akhmad Zaini saat memimpin rapat pleno Raker L.P. Ma'arif NU Tuban.

Semangat untuk bangkit dari ‘’mati suri” sangat terasa pada Rapat Kerja (Raker) L.P. Ma’arif NU Tuban pada awal Februari lalu. Berbagai program diagendakan untuk menghidupkan kembali lembaga yang mengurusi pendidikan ini. Apa saja keputusan-keputusan raker yang diharapkan bisa menggairahkan Ma’arif Tuban?

 PC LP Ma’arif NU Tuban dalam 3 periode kepemimpinannya selalu dipimpin oleh pegawai negeri. Sebenarnya, sah-sah saja Ma’arif dipimpin oleh siapa pun dan dengan latar belakang apa pun. Pengusaha, pedagang, PNS, pegawai bank, bahkan politisi sekalipun. Secara aturan, tidak ada yang melarang. Asal dia beragama Islam yang berhaluan ahlussunnah wal jama’ah, berkelakuan baik dan sehat jasmani dan rohaninya, orang itu bisa memimpin Ma’arif.

Namun, saat diduduki PNS-lah Ma’arif terbengkelai. Banyak lembaga-lembaga yang ada di berbagai kecamatan “mutung” dengan Ma’arif. Bentuk kemutungannya itu bermacam-macam. Ada yang tetap meminta SK kepala, tenaga pendidik dan kependidikan lembaga, tapi selalu mengeluhkan kepasifan Ma’arif. Rata-rata yang seperti ini beralasan masih tetap masih ingin “ngurip-urip Ma’arif”. Di lain pihak, ada yang secara frontal tidak mau menginduk ke Ma’arif dan tidak pernah mengikuti kegiatan Ma’arif dengan alasan tidak-adanya kemaslahatan menginduk ke Ma’arif. Kondisi yang demikian mengakibatkan beberapa MWC Ma’arif NU tidak hidup. Di Merakurak Ma’arif tidak jalan, di Kerek Ma’arif hanya memunculkan nama, di Plumpang Ma’arif dikelola KKM yang secara fitrahnya merupakan tangan panjang Kemenag Tuban.

Tidak hanya lembaga yang ada di daerah, para pemangku jabatan tinggi di PCNU Tuban pun mencium dan menilai hal yang serupa. Di Konferensi PCNU Tuban (pertengahan 2013), Ma’arif mendapat kritikan bertubi-tubi dari pengurus daerah. Ketika PCNU Tuban Turba ke seluruh kecamatan pun Ma’arif selalu mendapat sorotan tajam. Nama Ma’arif, dalam kondisi itu, seolah tidak memiliki celah untuk menjelaskan semua usaha yang telah dijalankannya. Drs. Mahfud, M.Pd (ketua PC LP Ma’arif NU Tuban periode sebelumnya) dalam beberapa kesempatan menjelaskan berbagai usaha yang telah dilakukannya. Bahwa adanya kekurangan dalam pengelolaan Ma’arif tetap diakuinya, tapi usaha untuk menata manajerial perkantoran pun telah dilakukannya juga. Tidak hanya itu, pelayanan yang diberikannya untuk mengurusi nasib guru sertifikasi pun telah dilakukannya. Namun, usaha yang dilakukannya itu, menurut sebagian besar orang masih terlalu kecil. Sesuai dengan apa yang diungkapkan KH. Cholilurrohman (rois syuriah PCNU Tuban) bahwa Ma’arif itu besar dan memiliki kekuatan yang sangat besar, asal diurus dengan serius.

Ketua L.P. Ma’arif yang baru, Akhmad Zaini mengaku paham dengan persoalan yang ada di Ma’arif. Dia melihat memang ada seabrek masalah yang melilit-lilit Ma’arif dan membutuhkan penanganan serius. Karena itu, dia menyadari, tidak mudah mengurusi Ma’arif sambil menjadi guru PNS. Untuk itu, dia sangat menghargai usaha yang telah dilakukan para pendahulunya.

“Memang tidak mudah mengurusi Ma’arif sambil menjadi guru PNS. Kalau menjadi Kepala Sekolah negeri, agak mending. Tidak dikejar banyak waktu untuk mengajar. Tapi, coba bayangkan ketika menjadi guru PNS. Setiap hari diabsen kehadirannya. Kalau sekali ijin untuk Turba tidak apa-apa. Masak mau absen terus setiap pekan untuk Turba. Karena itu saya melihat Pak Mahfud sudah melakukan usaha keras untuk tetap menghidupkan Ma’arif, sembari menjadi guru PNS,” terang Zaini dalam perjalanan ke Kajen-Pati untuk takziah ke rumah Rais Aam PB NU KH M.A. Sahal Mahfudz.

Seolah tidak ingin berlarut dalam zona kelam yang berisi ungkapan-ungkapan saling menyalahkan, kepasifan ide dan tindakan, serta kemuraman masa depan; Zaini bertekat merekonstruksi bentuk PC LP Ma’arif NU Tuban dengan wajah yang baru. Dalam sambutan yang disampaikannya ketika acara pembukaan Raker PC LP Ma’arif NU Tuban (Sabtu, 01 Februari 2014) dia menyatakan aka nada 3 katagori program yang akan dia lakukan untuk kembali mengangkat harkat derajat Ma’arif dari keterpurukan.

“Secara umum, dalam periode ini saya akan membuat program yang mengandung 3 unsur. Yakni, pertama, program yang bermakna konsolidatif, idiologis dan ketiga program yang bernuansa motivatif,” ungkap Zaini.

Pertama, dengan program konsolidatif, dia ingin merekatkan kembali ketercerai-beraian antar-lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh warga nahdliyin dan LP Ma’arif, baik PC maupun MWC. “Saya ingin menjahit kembali kain yang sudah sobek,” harapnya.

Kedua, dengan program ideologis. Dia meyakini bahwa ikatan ukhuwah antara PC LP Ma’arif NU Tuban dengan seluruh MWC LP Ma’arif se-Kabupaten Tuban, antara PC LP Ma’arif NU Tuban dengan seluruh lembaga yang bernaung di payung LP Ma’arif NU Tuban dan antara MWC LP Ma’arif NU dan lembaga pendidikan di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban bukanlah direkatkan oleh “dana”.

“Kalau dana yang dipakai untuk merekatkan kembali ukhuwah seluruh elemen di dalam LP Ma’arif, saya kira Ma’arif tidak mampu, karena Ma’arif tidak memiliki apa-apa. Tapi ukhuwah ini akan menjadi besar dan kuat ketika ikatan yang merekatkan adalah ikatan idiologis, yakni ahlussunah wal jamaah. Kita bersatu karena ingin menjaga dan membesarkan jam’iyah Nahdlatul Ulama. Saya kira dengan cara itu Ma’arif akan kembali besar,” tegas Zaini. Dia bertekat ingin kembali membangkitkat ghirah ahlussunnah wal jama’ah di dalam lembaga yang bernaung di bawah payung PC LP Ma’arif NU Tuban.

Ketiga, dengan program motivatif. Yakni dengan akan mengadakan Ma’arif Awards. Dengan program ini, Zaini ingin menumbuhkan semangat berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik di antara lembaga yang menginduk kepada PC LP Ma’arif NU Tuban. Bagi Zaini, program ini adalah program strategis untuk menciptakan suasana kompetitif di anatara lembaga untuk menjadi yang terbaik, sehingga ketika integrasi sosial antar-lembaga terjadi, maka itu akan berjalan bersamaan dengan persaingan sehat yang mengarah kepada kemajuan PC LP Ma’arif NU Tuban. (wakhid)

Read More

LAPORAN UTAMA TABLOID NUsa EDISI 22-HAL 04

Memotret Geliat Kebangkitan Kembali L.P. Ma’arif NU Tuban

Menjahit Kembali Kain Robek

Suasana Rapat Kerja Di STITMA Tuban

Semangat untuk bangkit dari ‘’mati suri” sangat terasa pada Rapat Kerja (Raker) L.P. Ma’arif NU Tuban pada awal Februari lalu. Berbagai program diagendakan untuk menghidupkan kembali lembaga yang mengurusi pendidikan ini. Apa saja keputusan-keputusan raker yang diharapkan bisa menggairahkan Ma’arif Tuban?

PC LP Ma’arif NU Tuban dalam 3 periode kepemimpinannya selalu dipimpin oleh pegawai negeri. Sebenarnya, sah-sah saja Ma’arif dipimpin oleh siapa pun dan dengan latar belakang apa pun. Pengusaha, pedagang, PNS, pegawai bank, bahkan politisi sekalipun. Secara aturan, tidak ada yang melarang. Asal dia beragama Islam yang berhaluan ahlussunnah wal jama’ah, berkelakuan baik dan sehat jasmani dan rohaninya, orang itu bisa memimpin Ma’arif.

Namun, saat diduduki PNS-lah Ma’arif terbengkelai. Banyak lembaga-lembaga yang ada di berbagai kecamatan “mutung” dengan Ma’arif. Bentuk kemutungannya itu bermacam-macam. Ada yang tetap meminta SK kepala, tenaga pendidik dan kependidikan lembaga, tapi selalu mengeluhkan kepasifan Ma’arif. Rata-rata yang seperti ini beralasan masih tetap masih ingin “ngurip-urip Ma’arif”. Di lain pihak, ada yang secara frontal tidak mau menginduk ke Ma’arif dan tidak pernah mengikuti kegiatan Ma’arif dengan alasan tidak-adanya kemaslahatan menginduk ke Ma’arif. Kondisi yang demikian mengakibatkan beberapa MWC Ma’arif NU tidak hidup. Di Merakurak Ma’arif tidak jalan, di Kerek Ma’arif hanya memunculkan nama, di Plumpang Ma’arif dikelola KKM yang secara fitrahnya merupakan tangan panjang Kemenag Tuban.

Tidak hanya lembaga yang ada di daerah, para pemangku jabatan tinggi di PCNU Tuban pun mencium dan menilai hal yang serupa. Di Konferensi PCNU Tuban (pertengahan 2013), Ma’arif mendapat kritikan bertubi-tubi dari pengurus daerah. Ketika PCNU Tuban Turba ke seluruh kecamatan pun Ma’arif selalu mendapat sorotan tajam. Nama Ma’arif, dalam kondisi itu, seolah tidak memiliki celah untuk menjelaskan semua usaha yang telah dijalankannya. Drs. Mahfud, M.Pd (ketua PC LP Ma’arif NU Tuban periode sebelumnya) dalam beberapa kesempatan menjelaskan berbagai usaha yang telah dilakukannya. Bahwa adanya kekurangan dalam pengelolaan Ma’arif tetap diakuinya, tapi usaha untuk menata manajerial perkantoran pun telah dilakukannya juga. Tidak hanya itu, pelayanan yang diberikannya untuk mengurusi nasib guru sertifikasi pun telah dilakukannya. Namun, usaha yang dilakukannya itu, menurut sebagian besar orang masih terlalu kecil. Sesuai dengan apa yang diungkapkan KH. Cholilurrohman (rois syuriah PCNU Tuban) bahwa Ma’arif itu besar dan memiliki kekuatan yang sangat besar, asal diurus dengan serius.

Ketua L.P. Ma’arif yang baru, Akhmad Zaini mengaku paham dengan persoalan yang ada di Ma’arif. Dia melihat memang ada seabrek masalah yang melilit-lilit Ma’arif dan membutuhkan penanganan serius. Karena itu, dia menyadari, tidak mudah mengurusi Ma’arif sambil menjadi guru PNS. Untuk itu, dia sangat menghargai usaha yang telah dilakukan para pendahulunya.

“Memang tidak mudah mengurusi Ma’arif sambil menjadi guru PNS. Kalau menjadi Kepala Sekolah negeri, agak mending. Tidak dikejar banyak waktu untuk mengajar. Tapi, coba bayangkan ketika menjadi guru PNS. Setiap hari diabsen kehadirannya. Kalau sekali ijin untuk Turba tidak apa-apa. Masak mau absen terus setiap pekan untuk Turba. Karena itu saya melihat Pak Mahfud sudah melakukan usaha keras untuk tetap menghidupkan Ma’arif, sembari menjadi guru PNS,” terang Zaini dalam perjalanan ke Kajen-Pati untuk takziah ke rumah Rais Aam PB NU KH M.A. Sahal Mahfudz.

Seolah tidak ingin berlarut dalam zona kelam yang berisi ungkapan-ungkapan saling menyalahkan, kepasifan ide dan tindakan, serta kemuraman masa depan; Zaini bertekat merekonstruksi bentuk PC LP Ma’arif NU Tuban dengan wajah yang baru. Dalam sambutan yang disampaikannya ketika acara pembukaan Raker PC LP Ma’arif NU Tuban (Sabtu, 01 Februari 2014) dia menyatakan aka nada 3 katagori program yang akan dia lakukan untuk kembali mengangkat harkat derajat Ma’arif dari keterpurukan.

“Secara umum, dalam periode ini saya akan membuat program yang mengandung 3 unsur. Yakni, pertama, program yang bermakna konsolidatif, idiologis dan ketiga program yang bernuansa motivatif,” ungkap Zaini.

Pertama, dengan program konsolidatif, dia ingin merekatkan kembali ketercerai-beraian antar-lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh warga nahdliyin dan LP Ma’arif, baik PC maupun MWC. “Saya ingin menjahit kembali kain yang sudah sobek,” harapnya.

Kedua, dengan program ideologis. Dia meyakini bahwa ikatan ukhuwah antara PC LP Ma’arif NU Tuban dengan seluruh MWC LP Ma’arif se-Kabupaten Tuban, antara PC LP Ma’arif NU Tuban dengan seluruh lembaga yang bernaung di payung LP Ma’arif NU Tuban dan antara MWC LP Ma’arif NU dan lembaga pendidikan di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban bukanlah direkatkan oleh “dana”.

“Kalau dana yang dipakai untuk merekatkan kembali ukhuwah seluruh elemen di dalam LP Ma’arif, saya kira Ma’arif tidak mampu, karena Ma’arif tidak memiliki apa-apa. Tapi ukhuwah ini akan menjadi besar dan kuat ketika ikatan yang merekatkan adalah ikatan idiologis, yakni ahlussunah wal jamaah. Kita bersatu karena ingin menjaga dan membesarkan jam’iyah Nahdlatul Ulama. Saya kira dengan cara itu Ma’arif akan kembali besar,” tegas Zaini. Dia bertekat ingin kembali membangkitkat ghirah ahlussunnah wal jama’ah di dalam lembaga yang bernaung di bawah payung PC LP Ma’arif NU Tuban.

Ketiga, dengan program motivatif. Yakni dengan akan mengadakan Ma’arif Awards. Dengan program ini, Zaini ingin menumbuhkan semangat berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik di antara lembaga yang menginduk kepada PC LP Ma’arif NU Tuban. Bagi Zaini, program ini adalah program strategis untuk menciptakan suasana kompetitif di anatara lembaga untuk menjadi yang terbaik, sehingga ketika integrasi sosial antar-lembaga terjadi, maka itu akan berjalan bersamaan dengan persaingan sehat yang mengarah kepada kemajuan PC LP Ma’arif NU Tuban. (wakhid)

Read More

Manakar Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Tuban

Fasilitas Meningkat, Palayanan Masih Kurang

Fasilitas kesehatan di Kabupaten Tuban pada 5 tahun terakhir mengalami perkembangan baik. Sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta menyebar di berbagai pelosok di wilayah Kabupaten Tuban. Namun sayang, hal itu belum dibarengi dengan kualitas pelayanan yang baik.

Kendati fasilitas kesehatan di Tuban bermunculan, tapi banyak masyarakat Tuban yang lebih memilih berobat ke rumah sakit di luar Kabupaten Tuban. Ini terjadi karena selama ini sering terjadi persoalan di ruang lingkup kesehatan. Mulai dari tingkat pelayanan tenaga medis, para medis, salah memberikan obat pada pasien dan salah diagnosa.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun di lapangan, setidaknya rumah sakit di luar Kabupaten Tuban yang sering dikunjungi dan dijadikan tempat berobat oleh masyarakat Tuban adalah Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya, Rumah Sakit di Lamongan dan Bojonegoro. Ada juga yang ke Rembang. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, dr. Syaiful Hadi, saat dikonfirmasi menuturkan, pihaknya membenarkan bahwa fasilitas kesehatan yang berada di kabupaten masih minim bila dibanding dengan miliknya kabupaten tetangga. Akan tetapi perlu diketahui dalam kurun waktu 5 tahun terkhir ini Kabupaten Tuban telah mengalami peningkatan secara drastis dalam bidang kesehatan.

Dari data yang berhasil dihimpun Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, setidaknya pemerintah saat ini telah menghimbau kepada instansi terkait agar selalu memegang prinsip 5 pilar yang harus dilakukan oleh dinas kesehatan. Di antaranya, mencegah dan mengurangi angka kematian pada ibu hamil atau bersalin. Kedua, mencegah kematian pada bayi. Ketiga, menangani  serius pada gizi buruk. Keempat, penanganan penyakit menular seperti HIV, AIDS dan malaria. Kelima, kesehatan yang harus dilakukan adalah kesehatan lingkungan atau perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) termasuk di antaranya persediaan air bersih dan tidak berak di sembarang tempat.

“Dari 5 pilar itu, yang menjadi PR oleh kami adalah point  yang keempat dan kelima.  Sebab mulai tahun 2005 hingga 2013 yang lalu, penyakit HIV atau AIDS di Kabupaten Tuban dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Sedangkan untuk kesadaran PHBS-nya untuk masyarakat Tuban masih minim. Pada PR itulah ke depan akan terus digarap oleh pemerintah Kabupaten Tuban,” kata pria lulusan UNAIR Surabaya ini.

Dijelaskan Syaiful, dari 5 pilar tersebut yang berhasil diaplikasikan dan direalisasikan adalah mengurangi angka kematian ibu hamil atau bersalin, mengurangi kematian bayi dan menangani gizi buruk. Dari ketiga poin tersebut, menurutnya di Kabupaten Tuban sudah teratasi dengan baik. Karena dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan hingga rata-rata 2,2 persen dari tiap tahunnya. Semua 5 pilar program itu tidak terlepas dari program nasional yaitu dengan sehat dan mandiri menuju Indonesia sehat. Dari program itulah, pihaknya selalu berupaya meningkatkan kesehatan di Kabupaten Tuban.

“Meskipun begitu, masih banyak lagi yang harus dikerjakan oleh pihak kami dalam meningkatkan fasilitas kesehatan yang dimiliki rumah sakit di Tuban. Apalagi saat ini era programnya Jaminan Kesehatan NAsional (JKN). Maka di era tersebut kami akan terus berupaya mengimbanginya demi tersuksesnya program JKN itu. Dan dalam mensukseskan program tersebut kami juga selalu berkerjasama dengan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),” imbuh Syaiful.

Kehadiran BPJS

Hadirnya BPJS ternyata belum dimengerti masyarakat dengan baik. Apalagi pada masyarakat yang berada di daerah pedalaman. Hal itu terjadi karena diindikasi kurangnya sosialisasi dari pihak terkait dalam membuat program jaminan kesehatan (JKN) yang ditangani oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Di lapangan masih banyak warga pemegang jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) maupun Jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) yang berobat langsung ke RSUD dr Koesma tanpa membawa rujukan dari Puskesmas. Padahal, seharusnya sebelum  berobat ke RSUD,  calon pasien seharusnya meminta rujukan lebih dulu ke Puskesmas setempat.

Dari pantauan di rumah Sakit Dr. Koesma Tuban, hingga pada bulan Pebruari masih terdapat masyarakat yang antre di loket Askes maupun Jamkesmas di rumah sakit milik pemerintah itu. Sehingga, petugas RSUD harus bekerja ekstra mengarahkan para pasien tersebut. Bahkan, ada juga pasien yang harus kembali ke Puskesma guna mendapat rujukan dari pusekesmas setempat.

Direktur RSUD Dr. Koesma Tuban, Zainul Arifin saat dikonfirmasi menyampaikan, banyaknya masyarakat yang belum tahu BPJS, karena BPJS kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui Puskesmas masing-masing. Hingga pada akhirnya banyak masyarakat yang mau berobat di rumah sakit kebingungan. “Memang masih banyak masyarakat yang belum paham dengan perubahan PT Askes menjadi BPJS ini. Sosialisasinya kurang,” katanya.

Zainul menjelaskan, setelah diterapkannya BPJS ini pasien harus membawa surat rujukan dari puskesmas sebelum periksa ke RSUD. Dengan diterapkannya BPJS tidak semua penyakit harus ditangani RSUD. ‘’Sehingga, dengan adanya BPJS tersebut, penyakit yang ringan cukup ditangani Puskesmas, namun apabila setelah Puskesmas tidak sanggup baru dirujuk ke RSUD,” tambahnya.

Namun di sisi lain, PLH kantor operasional BPJS Kabupaten Tuban, Dwi Riani membantah kalau pihaknya tidak berososialisasi. Sebab pihaknya mengaku dan mengklaim sudah sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Bahkan, sosialisasi sudah dilakuakan sejak wacana perubahan nama Askes menjadi BPJS setahun lalu.  

“Kami sudah lakukan sosialisasi semaksimal mungkin, tapi apabila ada yang masih belum tahu satu dua orang itu hal yang wajar. Kami akan terus melakukan sosialisasi hingga masyarakat mengerti dan tahu apa itu program JKN dan BPJS,” katanya.

Syaiful Hadi

Sementara itu, Kepela Dinas Kesehatan, dr. Syaiful Hadi saat ditanya hadirnya BPJS pihaknya mengaku kalau pasien yang masuk dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum bisa dilakukan secara maksimal di Kabupaten Tuban. Pasalnya, di Tuban masih terkendala dengan sumber daya manusia (SDM) tenaga kesehatan yang minim dan terbatas. Menurutnya, tenaga kesehatan di Kabupaten Tuban saat ini masih kurang. Padahal, dalam aturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk masyarakat yang akan dirawat di Rumah Sakit (RS) harus mendapatkan rujukan dari puskesmas setempat terlebih dahulu. Dan dalam aturannya terdapat 140 penyakit yang bisa ditangani di puskesmas.

Dijelaskannya, dari 140 penyakit tersebut ternyata di puskesmas masih terdapat beberapa kendala, di ataranya, minimnya perlengkapan, fasilitas dan tenaga medisnya. Saat ini tenaga medis di Kabupaten Tuban mulai dokter, perawat, bidan, dan pegawai lainnya se Kabupaten Tuban berjumlah 716 orang. Tenaga medis tersebut bertempat di empat RS dan 33 Puskesmas. Dari 33 puskesmas itu, 9 di antaranya sudah melakukan rawat inap. Namun di sisi lain, masih terdapat puskesmas yang belum  ditempati oleh dokter, di antaranya di Puskesmas Ponco dan Puskesmas Kenduruan. Padahal, menurtut aturan seharusnya setiap Puskesmas minimal harus ada satu orang dokter rawat jalan dan dua dokter rawat inap.

“Jelas kita saat ini kekurangan dokter, khususnya yang berada di puskesmas. Selain tenaga medis, sarana dan prasarana juga masih kurang. Baik sarana di rumah sakit maupun di setiap puskesmas. Sehingga minimnya tenaga medis dan fasilitas di Puskesmas tersebut, dapat dipastikan penanganan pasien tidak bisa berjalan maksimal. Sehingga, penerapan program BPJS juga tidak bisa maksimal,” kata pria yang akrab dipanggil Syaiful ini. (wandi)

Banyak Tenaga Medis tak Ramah

Meskipun kesehatan di Kabupaten Tuban pada 5 tahun terakhir ini mengalami perkembangan yang bagus, namun realita di lapangan masih banyak masyarakat yang mengeluh. Keluhan tersebut di ataranya terkait pelayanan kesehatan yang kurang professional, fasilitas lab yang kurang lengkap, persedian obat yang tidak bermutu dan indikasi salah diagnosa pada pasien. Dari berbagai permasalahan tersebut, ternyata masih membuat trauma masyarakat.

Seprti halnya yang dikatakan oleh Hendy Listiyono, waga Desa Dahor, Kecamatan Grabagan. Pihaknya mengeluhkan atas pelayanan yang tidak profesional telah dilakukan oleh pihak rumah sakit berplat merah tersebut. Ia berani komentar seperti itu, pasalnya saat temannya sedang dirawat ternyata tak mendapatkan pelayanan yang sesuai standarnya. Banyak tenaga medisnya yang kurang ramah terhadap pasien.

“Contoh saja hal kecil masalah saat merawat sebuah pasien, seharusnya para medis tersebut memberikan kesan yang ramah terhadap pasien. Bisa senyum, meyapa atau yang lainnya yang terpenting pasien itu betah berada di rumah sakit. Langkah itukan termasuk salah satu proses penyembuhan,” ungkap pria yang menjabat sebagai staf PMI Kabupaten Tuban itu.

Syarofah

Hal senada disampaikan oleh Ketua PC Muslimat NU Tuban, Hj. Siti Sarofah Sumari. Pihaknya minta agar pihak rumah sakit yang ada di Tuban berhati-hati dalam menangani pasien terutama melayani pasien pada pemegang jamkesmas. Jangan sampai pasien pemegang jamkesmas ini diterlantarkan.

“Perbedaan pelayanan berdasarkan kelas antar-pasien yang bayar dengan yang menggunakan jamkesmas itu wajar. Akan tetapi jangan sampai seorang petugas kesehatan tersebut tidak profesioanl dalam melayani pasien. Seyoyanya tetap melayani secara professional. Namun failitas tempatnya yang membedakan,” ungkap Sarofah.

Ditambahkannya, ke depan rumah sakit yang berada di Tuban ini pelayanan dan kelengkapannya terus ditingkatkan. Dengan segera harus diupayakan karena untuk kepentingan masyarakat. “Menurut saya pelayanan rumah sakit yang ada di Tuban sudah lumayan, namun fasilitasnya perlu peningkatan. Tidak hanya gedungnya yang besar mas, tapi sarana untuk penunjang kesehatan juga harus dilengkapi,” imbuhnya. (wandi)

Read More